Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa (tengah, baju putih). (foto : Joko Pramono/TulungagungTimes)
Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa (tengah, baju putih). (foto : Joko Pramono/TulungagungTimes)

 Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa tidak ingin ada kasus korupsi dalam menata pemerintahannya nanti. Karena itu, Khofifah akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK juga akan diibatkan untuk memberikan pendampingan kepada bupati dan wali kota di Jatim agar tdak terperosok dalam kubangan korupsi.

“Harus ada pendampingan dari tim pencegahan KPK dan mengisi forum yang disiapkan sampai dengan eselon IV,” ujar wanita yang akrab disapa Budhe itu selepas acara halalbihalal dengan Muslimat NU Tulungagung di GOR Guyub Rukun Tulungagung, Sabtu (21/7).

Khofifah melibatkan KPK dalam pendampingan pejabat setingkat eselon IV karena selama ini yang mengolah program adalah pejabat di eselon IV. "Karena yang nggodok (merencanakan) program itu rata-rata di eselon III yang biasanya didukung eselon IV,” ungkapnya kepada awak media.

Dengan adanya pendampingan dari KPK, perencana program dan kegiatan akan lebih berhati-hati dan mengambil tindakan antisipatif agar tidak terjadi pelanggaran maupun penyelewengan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. “Antisipasi itu dimulai dari perencanaan,” tutur  wanita yang menjabat sebagai menteri sosial di era Presiden Jokowi itu.

Khofifah berencana mengumpulkan kepala daerah di wilayah Jawa Timur untuk menerima paparan dan ceramah dari komisioner KPK, kepolisian dan kejaksaan. Namun penekananya tetap pada pencegahan tindak pidana korupsi.

“Akan kami kumpulkan di Grahadi untuk menerima ceramah dari komisioner KPK, kepolisian dan kejaksaan. Tapi secara teknis, deputi pencegahan penting untuk memberikan rambu-rambu untuk jajaran eselon I sampai IV,” jelasnya.

Khofifah akan berkirim surat kepada KPK untuk jenis kegiatan tertentu agar dijadikan percontohan area wilayah bebas korupsi (WBK) seperti yang dilakukanya di Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Selain melibatkan tiga lembaga hukum di atas, pihaknya juga akan meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta BPKP untuk ikut mengawasi jalannya penggunaan anggaran di wilayah yang dipimpinya.

“Hal-hal seperti itu penting bagi kita untuk pembelajaran bersama. Kehati-hatian kita bersama dengan proses pencapaian APBD, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi monitoringnya juga dilakukan dengan baik,” ungkapnya.(*)