Ilustrasi suasana Balai Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi suasana Balai Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Kota Malang makin berkembang pesat menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur. Badan Pusat Statistik bahkan menyebut kondisi Kota Pendidikan ini sama dengan Jakarta lima tahun lalu berdasarkan komposisi konsumsi masyarakatnya. 

Kepala BPS Kota Malang M. Sarjan mengungkapkan, perbandingan itu berdasarkan nilai konsumsi penduduk dalam survei biaya hidup. Dalam penjajakan yang dilakukan pada 2007 dan 2012 lalu, sudut diagram timbangan atau basket commodity antara Kota Malang dan Jakarta memiliki kemiripan. 

Sarjan menguraikan, pada 2007 nilai konsumsi penduduk Jakarta mencapai Rp 5 miliar. Pada kurun yang sama, nilai konsumsi Kota Malang Rp 2,5 miliar. "Berarti kan separonya. Nah, lima tahun selanjutnya, 2012, diadakan survei lagi. Kota Malang itu nilai konsumsinya Rp 5 miliar, berarti kan sama dengan Jakarta pada 2007," urainya.
 

Untuk diketahui, basket commodity tersebut merangkum komoditas-komoditas yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. "Di Kota Malang ini ada 372 komoditas yang masuk. Dari konsumsi itu, dijadikan diagram timbangan untuk mengukur inflasi. Inflasi 2018 itu, untuk mengukurnya sementara menggunakan timbangan 2012," tuturnya.
 

Meski demikian, Sarjan menegaskan bahwa tingkat konsumsi di Kota Malang terus berkembang. Artinya, komoditas yang dimakan penduduk mengalami perubahan dan peningkatan jumlah. "Jadi, sementara bisa dikatakan kondisi Kota Malang sama dengan Jakarta lima tahun lalu. Kondisi berdasarkan survei biaya hidup 2012," ucapnya. 
 

Sekarang, lanjut Sarjan, data itu dinilai sudah usang dan akan diperbarui berdasarkan survei 2018 lalu. "Nanti hasil surveinya baru kita lihat 2019 ini. Kota Malang itu tentu sudah lebih tinggi (konsumsinya) dari Rp 5 miliar. Sedangkan Jakarta juga sudah tentu bergerak lagi. Akan terbaca, kedudukan Kota Malang dengan Jakarta ini seperti apa," terangnya.
 

Berdasarkan amatan BPS, kondisi konsumsi Kota Malang bergerak naik. Rinciannya, penduduk semakin sejahtera, ekonomi semakin maju, komoditas yang dimakan jumlahnya semakin banyak dan bervariasi. "Ini bisa disimpulkan Malang semakin maju. Bergerak dua kali lebih cepat dibanding lima tahun yang lalu," terangnya.
 

Pergerakan tersebut  harus juga diantisipasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, termasuk oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang. "Rasio gini (perbandingan tingkat konsumsi orang kaya dan miskin) di Kota Malang kan tinggi di angka 0,42 persen. Harus dijembatani pemerintah agar produksi kalangan menengah ke bawah itu naik, dan konsumsinya juga naik," terangnya. 
 

Salah satu PR untuk TPID Kota Malang, lanjut Sarjan, yakni melakukan pemetaan basket commodity yang dikonsumsi penduduk. Dari 372 komoditas, harus dipecah antara komoditas yang diproduksi penduduk asli atau yang bukan. Beberapa contoh komoditas yang masuk diagram timbangan itu di antaranya beras, gula, ayam, bawang merah, sewa rumah, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, bahan bakar minya, dan lain-lain. 
 

"Misalnya nasi bungkus, kos-kosan, sewa rumah, kan yang punya (usaha) ya penduduk Kota Malang. Kalau terjadi inflasi (kenaikan harga) di komoditas yang dikuasai warga Kota Malang terutama penduduk ekonomi menengah ke bawah dan itu harganya naik, yang untung kan penduduk Malang," ungkapnya. 
 

Dia juga mencontohkan, adanya program pemberdayaan masyarakat yang bisa memperpendek rentang rasio gini. Seperti pelatihan mengemas keripik tempe. Harga keripik diharapkan bisa naik, meski inflasi, yang membeli keripik itu adalah wisatawan, sehingga yang diuntungkan warga Kota Malang. 

"Itu fungsinya TPID membuat sebuah keseimbangan. Program-program stimulan untuk menggenjot produksi masyarakat juga akan berimbas positif walaupun terjadi inflasi," pungkasnya. (*)