Ilustrasi, net
Ilustrasi, net

Selain politisasi program keluarga harapan (PKH), warga di sebagian desa di wilayah Kecamatan Kalidawir, Tulungagung, mengeluh atas ulah pendamping program. Menurut keterangan Kepala Desa Banyuurip Sugiyatno, warganya sering mengeluh akibat pengambilan dana yang semestinya bisa dilakukan sesuai keinginan penerima justru oleh pendamping dibatasi jumlahnya. 

"Mengeluh ke desa, masa uang diambil seperti cicilan. Ambil banyak tidak boleh, selalu dibatasi. Misalnya 200 ribu, 300 ribu. Akhirnya warga protesnya ke kita," kata Sugiyatno Rabu (20/02) siang

Pihak pendamping, menurut pria yang akrab dipanggil Yatno Janur itu, mengungkapkan jika tiap pengambilan dana berapa pun besarannya, akan kena potongan sebesar Rp 5.000.  "Ternyata pola itu dipakai untuk mencari keuntungan dari potongan ini. Semakin sering ada pengambilan, maka potongan 5.000 rupiah ini kali jumlah penerima PKH kali jumlah pengambilan uang udah berapa?" ungkapnya.

Selain itu, NJ (initial) -pendamping PKH yang disebutkan Yatno- juga menggiring para koordinator yang ada di desa sekitar ke ranah politik  "Terakhir dia mengumpulkan para koordinator dan dipertemukan dengan caleg. Kemudian diberi kalender untuk dibagikan pada penerima PKH. Ini kan politis," bebernya.

Pihaknya bersama beberapa kepala desa di wilayah Kalidawir mengungkapkan masalah ini lantaran dianggap telah menjadi kegelisahan bagi masyarakat. Para koordinator dan para penerima kalender caleg merasa takut dan minta pertimbangan kepada desa bagaimana dampaknya jika tidak memilih caleg yang ada pada kalender yang diterimanya itu. 

"Mereka takut jika tak memilih, PKH yang diterima akan hilang. Makanya kami sebagai kepala desa berharap agar masalah program ini tidak di politisasi," ujar Yatno.

Sementara itu, saat diminta konfirmasi, pendamping yang bernama NJ tidak merespons panggilan atau pesan WhatsApp yang dikirim meski telah menunjukkan dua centang biru. Tulungagung TIMES berusaha mengonfirmasi ulang. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak juga direspons.

Sebelumnya, Kepala Desa Betak Catur Subagyo Selasa (19/02) siang juga menyampaikan hal yang sama terkait adanya dugaan politisasi PKH ke politik.  "Koordinator PKH yang ada di desa ini mengadu kepada saya selaku kepala desa. Katanya dikumpulkan oleh pendamping kemudian diarahkan pada caleg tertentu," kata Catur.

Lantaran mengadu, Catur meminta para koordinator yang dibawa pendamping ke salah satu caleg provinsi dari salah satu partai peserta pemilu  dikumpulkan di Balai Desa Betak. 
"Saya kumpulkan mereka. Saya panggil bhabinkamtibmas dan juga saya panggil pendamping PKH untuk bertemu dan saling bicara," ungkap Catur.

Catur mengatakan jika hal itu ternyata bukan hanya terjadi di desanya, namun juga  di desa lain di wilayah Kalidawir.  "Para koordinator ini diberi kalender bergambar caleg untuk dibagikan ke penerima PKH di desa masing-masing," paparnya.

Menurut informasi yang diterima dari warganya, para koordinator diminta menyosialisasikan caleg dari DPR RI dan caleg DPRD Provinsi dari partai peserta pemilu tertentu.