Suasana sidang Praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang (Foto : Polres Malang for MalangTIMES)
Suasana sidang Praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang (Foto : Polres Malang for MalangTIMES)

Seolah de javu, Polres Malang kembali muncul sebagai pemenang dalam gugatan Praperadilan, Rabu (8/5/2019). 

Hal ini menyusul keputusan dari Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kepanjen, Ari Qurniawan, SH, MH, yang menolak gugatan yang diajukan oleh Ahmad Wahyu Dian Permadani alias Dani alias Bocil. 

Dalam putusannya, Hakim Ari Qurniawan menyatakan bahwa seluruh dalil gugatan yang diajukan pemohon tidak bisa diterima.  

Sebab, merujuk pada fakta persidangan, Hakim tunggal memilih untuk menolak seluruh gugatan dari pemohon, dan memilih mengabulkan jawaban dari pihak termohon. 

Dimana yang dimaksudkan adalah Polres Malang Dalam agenda Praperadilan, hakim menyatakan jika upaya yang dilakukan Polres Malang yakni yang berkaitan mulai dari penetapan, penangkapan hingga penahanan tersangka sudah sesuai dengan hukum dan kebjakan Undang-undang yang berlaku. 

Tidak hanya itu saja, dalam putusannya Hakim Tunggal Ari Qurniawan, juga menjatuhkan hukuman terhadap pemohon agar membayar seluruh biaya persidangan sebesar Rp 5 ribu.

“Total sudah ada sebanya 16 kali gugatan Praperadilan, yang dijalani oleh Polres Malang. Dimana dari 16 agenda tersebut, kami selalu memenangkan gugatan. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Malang, sudah sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku," ucap Iptu Sutiyo, selaku salah satu kuasa hukum Polres Malang. Sebagai informasi, Ahmad Wahyu Dian Permadani alias Dani alias Bocil, mengerahkan tujuh kuasa hukumnya, guna melayangkan keberatan akan tindakan yang diambil Polres Malang. 

Dimana, pria yang kini berusia 21 tahun tersebut, ditetapkan sebagai tersangka dari kasus asusila. warga Dusun Baran, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis ini, ditahan sejak 3 April 2019 lalu.

Penahanan yang dilakukan anggota korps berseragam coklat ini, bermula dari laporan yang dilayangkan korban. Sebut saja namanya Jelita (samaran). 

Dalam laporannya, warga Kecamatan Pakis ini diketahui sebagai kekasih Bocil. 

Selama menjalani status pacaran, tersangka diketahui menyetubuhi Jelita sebanyak lima kali. 

Atas perbuatannya tersebut, korban akhirnya hamil dan sempat melahirkan anak. 

Lantaran diduga memilih lepas dari tanggungjawab, korban akhirnya melayangkan laporan ke Mapolres Malang. 

Berawal dari sinilah, polisi akhirnya melakukan penyelidikan. 

Setelah merasa mendapatkan bukti serta petunjuk yang kuat, petugas akhirnya menetapkan Bocil sebagai tersangka. 

Merasa tidak terima akan statusnya sebagai tersangka, Bocil akhirnya memilih melayangkan gugatan Praperadilan ke PN Kepanjen. 

Tidak tangung-tangung, dalam gugatannya Bocil mengerahkan tujuh kuasa hukumnya. 

Mereka adalah Sumardhan SH, Agus Subyantoro SH, Ari Hariadi SH, Jumadhi Arahab S.HI, Lukman Hadi Wijaya SH, Reny Dyah Susanti SH dan Lukas Pandhu Asmoro SH. 

Dalam gugatan pra-peradilan nomor 01 Pid.Pra/2019/PN.KP yang dilayangkan pada tanggal 15 April 2019 tersebut. 

Terdapat beberapa poin gugatan. Diantaranya, menyatakan jika tersangka atas nama Bocil, kebratan jika dianggap sebagai ayah dari bayi yang dikandung Jelita. 

Pihaknya berdalih jika korban merupakan seorang wanita panggilan, yang bekerja sebagai pemandu lagu di salah satu tempat karaoke yang berlokasi di Kota Malang. 

Bahkan, melalui 7 kuasa hukumnya, Bocil mengganggap jika Jelita sering melakukan hubungan badan dengan banyak pria, selain dirinya. 

Hal inilah yang membuat Bocil menganggap jika anak yang dilahirkan Jelita, belum tentu merupakan anak biologisnya. 

Atas dasar itu, dirinya memilih untuk mengajukan gugatan Praperadilan dengan dalih jika penangkapan, penetapan dan penahanan yang dialami Bocil tidaklah benar. 

Gugatan Praperadilan tersebut ditujukan langsung kepada Kapolri, Kapolda Jatim dan Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung.

Merespons gugatan tersebut, Polres Malang menerjunkan 4 kuasa hukum. Kempatnya adalah AKP Drs. R. Heri Mulyadi MH, Iptu H Sutiyo SH MHum, Bripka Reagan Fajar PD SH, dan Brigadir Yogi Teja Mukti SH. 

Dalam persidangan kelima yang dilangsungkan di Ruang Sidang Cakra PN Kepanjen ini, menguatkan status Bocil sesuai dengan yang ditetapkan Polres Malang. 

Yakni kasus Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 juncto Pasal 76 D dan atau Pasal 82 juncto Pasal 76 E Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

“Dalam keputusannya Hakim menolak gugatan yang diajukan pemohon. Putusan Praperadilan tersebut bersifat final dan tidak diperkenankan ada upaya hukum lain,” tutup Sutiyo.