Kacabdin Jawa Timur di Tulungagung, Solikin (foto: Joko Pramono/JatimTIMES)
Kacabdin Jawa Timur di Tulungagung, Solikin (foto: Joko Pramono/JatimTIMES)

Server penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Tulungagung bakal bebas dari titip-menitip siswa. Pasalnya, server PPDB bakal dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada lagi titip-menitip, kalau mau titip silakan ke KPK sana," ujar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Tulungagung, Solikin.

Rencananya, PPDB tingkat SMA dan SMK di Tulungagung jalur zonasi dan reguler akan dibuka 20 Mei - 8 Juni 2019.

Pria bertubuh tambun itu melanjutkan, untuk menutup kemungkinan ada pihak yang menekan untuk titip calon peserta didik.

Nantinya server dan aplikasi PPDB akan dipegang dan dikendalikan langsung oleh lembaga anti rasuah itu.

Pihak sekolah mapun Kepala Kantor Cabang Dinas seperti dirinya tidak punya akses sama sekali.

“Semuanya akan sesuai dengan prosedur. Coba saja kalau berani,” tegas Solikin.

Pengawasan juga berlaku untuk jumlah siswa yang diterima oleh masing-masing lembaga sekolah.

Setiap sekolah nantinya maksimal boleh membuka 12 rombel, setiap rombel berisi 36 siswa. Sehingga maksimal siswa yang bisa diterima hanya 432 siswa.

Jika ada sekolah yang memasukkan lebih dari 432 siswa, maka akan berbuntut panjang, lantaran terindikasi sebagai siswa titipan.

“Kalau ada yang menerima siswa lebih dari ketentuan itu, akan jadi indikasi adanya siswa titipan,” ungkapnya.

Ketentuan ini berlaku karena setiap SMA dan SMK di Tulungagung akan memberlakukan full day, lima hari pembelajaran, Senin-Jumat.

Dengan demikian tidak ada siswa yang masuk sekolah pada siang hari.

Dengan aturan yang diperketat di bawah pengawasan KPK, berimbas dengan lebih banyaknya siswa yang masuk sekolah swasta.

“Kalau tahun lalu siswanya habis, karena sekolah negeri menerima siswa sebanyak-banyaknya. Tahun ini sekolah swasta akan mudah mendapatkan siswa,” ucapnya.

PPDB SMA/SMK di Tulungaung dibagi dalam lima zona.

Setiap siswa hanya bisa mendaftar di dua zona, yaitu zona sesuai tempat tinggalnya dan satu zona lain.

Setiap sekolah juga berhak menerima siswa dari jalur prestasi sebesar 5 persen dari kuota, baik prestasi akademik dan nonakademik.

Selain itu ada kuota 5 persen untuk anak ASN yang ikut orang tuanya pindah kerja.

“Misalnya ada anggota Jaksa atau TNI/Polri dia pindah kerja, anaknya kan pasti dibawa. Anak mereka punya jatah 5 persen dari kuota,” lanjut Solikin.

Selain itu ada kuota untuk anak buruh sebesar 20 persen.

Syaratnya harus ada surat pengantar dari serikat buruh, dan punya kartu Program Keluarga Harapan (PKH).