Bupati Malang Sanusi dalam suatu acara pemberian bansos bagi warganya (Humas Pemkab Malang)
Bupati Malang Sanusi dalam suatu acara pemberian bansos bagi warganya (Humas Pemkab Malang)

Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Malang tahun 2019 mencapai angka sekitar setengah triliun rupiah. 

Atau tepatnya Rp 473,7 miliar yang diperuntukkan untuk mengentaskan warga miskin Kabupaten Malang yang masih terpaku di angka 10,37 persen atau sebanyak 268.490 jiwa.

Tak salah kalau program pengentasan kemiskinan menjadi bagian dari tiga pembangunan strategis di Kabupaten Malang sampai tahun 2021 awal.

Angka besar tersebut bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai dengan total nominal mencapai sekitar Rp 459 miliar untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah 235.011.

Sisanya berasal dari Pemprov Jatim melalui program Jasa Lanjut Usia (Jaslut) kepada 4.919 KPM sebesar Rp 9.838.000.000. Serta dari anggaran daerah Kabupaten Malang berupa dana sekitar Rp 1,2 miliar serta berbagai peralatan untuk penyandang masalah kesejahteraan.

Nominal bansos Kabupaten Malang yang terbilang rawan dan kerap jadi sorotan masyarakat tersebut, diklaim oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang telah berjalan tepat sasaran, tepat guna dan berhasil mengurangi angka kemiskinan.

"Bansos telah berhasil mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan," ucap Nurhasyim Kepala Dinsos Kabupaten Malang, Rabu (11/12/2019).

Dirinya mencontohkan, terkait adanya penurunan KPM PKH sebesar 10 persen. 

Dari total KPM 103 ribu menjadi 93 ribu, menjadi contoh keberhasilan dari adanya bansos kepada warga miskin di Kabupaten Malang.

Tapi, dengan angka kemiskinan masih di dua digit dan Kabupaten Malang masih terkategori daerah dengan kemiskinan tinggi di Jatim. 

Keberhasilan yang diklaim Dinsos memang masih jauh dari ekspektasi, yakni menjadikan angka kemiskinan satu digit dalam beberapa tahun ini.

Hal ini, ucap Nurhasyim, tak lepas dari bansos yang sudah terbilang besar di tahun 2019 ini, tapi secara ideal memang belum bisa mengcover seluruh warga miskin yang ada di Kabupaten Malang.

"Jadi memang sudah besar bansos kita setiap tahunnya. Tapi belum ideal bila dibandingkan dengan angka kemiskinannya," ujarnya yang menyebut angka ideal dalam mengurangi kemiskinan di wilayah terluas kedua di Jatim ini adalah sebesar Rp 1,5 triliun.

Kondisi inilah yang membuat Pemkab Malang terus mencari upaya dalam meningkatkan bansos bagi masyarakat miskin melalui lubang-lubang yang mampu menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini pula yang kerap disampaikan Bupati Malang Sanusi terkait banyaknya pekerjaan rumah Pemkab Malang dalam menurunkan angka kemiskinan satu digit di tahun 2020 datang.

"Untuk memenuhi target dari pengurangan kemiskinan memang dibutuhkan anggaran besar. Salah satu sumbernya dari PAD yang saya minta terus digenjot ke depannya," ucap Sanusi dalam berbagai kegiatan yang dihadirinya.

Pemkab Malang tentunya juga tak mungkin terus mengandalkan berbagai program bansos dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jatim.

Sehingga berbagai upaya meningkatkan anggaran bansos untuk warga miskinnya terus digali. Termasuk juga dikuatkan sinergitas antara OPD satu dengan yang lain terkait persoalan kemiskinan.

"Kita punya target tinggi tahun depan angka kemiskinan turun satu digit. Karena itu saya dorong OPD untuk menguatkan sinergi dan menggali potensi PAD dalam mencapai target tersebut," pungkas Sanusi.