Rusunawa ASN Kabupaten Malang ditarget beroperasional Maret 2020 depan. Dalam foto Kabid Perumahan Imam Suyono (kanan) (DPKPCK for MalangTimes)
Rusunawa ASN Kabupaten Malang ditarget beroperasional Maret 2020 depan. Dalam foto Kabid Perumahan Imam Suyono (kanan) (DPKPCK for MalangTimes)

Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) berlantai empat dengan 58 unit kamar yang diperuntukkan bagi ASN (aparatur sipil negara) di Kabupaten Malang, sejak awal Desember 2019 lalu telah diresmikan.

Dihadiri langsung oleh Bupati Malang Sanusi beserta jajaran dan Direktur Rumah Susun Kementerian PUPR M Hidayat, peresmian rusunawa dengan cuaca hujan terbilang deras, saat itu, berjalan dengan lancar.

Antusias calon penghuni rusunawa pun cukup tinggi. Dimana, sejak diresmikan telah tercatat sebanyak 20 ASN yang siap menjadi penghuninya. 

Tapi, dengan beberapa kondisi, rusunawa dengan fasilitas lengkap seperti ruang tamu dan keluarga, dua kamar, kamar mandi, tempat mencuci baju, dan dapur ini masih belum bisa dioperasionalkan secara penuh sampai berita ini ditulis.

Imam Suyono Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, membenarkan hal itu.

"Sampai saat ini belum dioperasionalkan. Ada beberapa hal teknis, misalnya pembersihan seluruh ruang rusunawa, hingga penyerahan aset dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang masih dalam proses," ucapnya, Selasa (4/2/2020).

Dirinya melanjutkan, selain hal itu pihaknya juga sedang melakukan inventarisir terkait rusunawa secara total plus calon penghuninya. 

"Kita inventarisir semuanya. Dari air yang nantinya akan mempergunakan PDAM hingga calon penghuni rusunawa. Target kita bulan depan (Maret 2020, red) sudah bisa dioperasionalkan itu," ujar Imam.

Hal terpenting dalam pengelolaan rusunawa ASN pertama di Jawa Timur (Jatim) yang menelan anggaran APBN sekitar Rp 15 miliar adalah terkait penyerahan aset yang saat ini dalam proses.

Penyerahan aset menjadi urgen dalam upaya pengelolaan rusunawa ke depannya. Dimana untuk proses itu pihak DPKPCK Kabupaten Malang harus mendapat izin dari Kemenkeu. 
Tanpa adanya penyerahan aset dari pusat ke daerah, maka pengelolaan rusunawa akan terbentur pada proses "sewa" penghuni pada nantinya. 

Dimana, tentunya rusunawa membutuhkan biaya untuk berbagai aktivitasnya. Baik untuk pembayaran air, listrik, kebersihan dan sebagainya.

"Jadi tanpa penyerahan aset kita tak bisa menyewakan. Padahal tentu pada nantinya butuh anggaran untuk pengelolaan rusunawa ke depannya," ujar Imam.

Untuk itu pula DPKPCK Kabupaten Malang menargetkan operasional rusunawa bisa dilakukan di Maret 2020 nanti. Dengan harapan besar bahwa rentang waktu sampai bulan depan, seluruh hal itu telah terselesaikan.

Walau Imam tak bisa menjanjikan kapan proses serah terima aset dilakukan, pihaknya akan terus berproses sambil menargetkan Maret rusunawa bisa dihuni oleh para ASN.

Satu strategi sambil menunggu penyerahan aset adalah dengan melakukan pembentukan paguyuban para penghuni rusunawa. Dimana, masih menurut Imam, mereka nantinya akan melakukan urunan untuk berbagai kebutuhan rutin di rusunawa.

"Ya untuk bayar listrik, air, kebersihan dan lainyya. Jadi nanti kita coba bentuk paguyuban penghuni rusunawa untuk hal itu," tandasnya.