Ketua WCC Dian Mutiara Kota Malang, Sri Wahyuningsih (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Ketua WCC Dian Mutiara Kota Malang, Sri Wahyuningsih (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Mencuatnya dugaan kasus perundungan atau bullying terhadap salah satu siswa SMPN 16 Kota Malang berinisial MS mendapat banyak perhatian publik. Kronologis-kronologis yang beredar, kejadian yang dialami pelajar kelas VII tersebut dinilai dari gurauan ketujuh temannya hingga berujung luka yang parah dan harus mendapatkan perawatan intensif.

Namun, yang menjadi sorotan publik ketika kejadian gurauan itu menjadikan korban harus diamputasi jari tangan kanannya. Bahkan, kondisi tubuh lainnya mengalami lebam, yakni kaki, punggung dan tangannya.

Woman Crisis Centre (WCC) Dian Mutiara Kota Malang, turut mengkritisi kejadian tersebut. Lantaran, bukan kali ini saja kasus kekerasan terhadap anak di Kota Malang terjadi. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ikut tersorot, lantaran baru di awal tahun 2020 sudah ada kasus kekerasan terhadap anak.

"Itu dia, jadi Dinas Pendidikan tahun lalu kita juga demo (perihal kasus pencabulan SDN Kauman 3). Tapi kenapa, di tahun yang baru kasus ini terjadi lagi. Itu yang membuat kita gemas," ungkap Ketua WCC Dian Mutiara Kota Malang, Sri Wahyuningsih saat ditemui usai menggelar doa bersama di halaman RS Lavalette sore ini (Selasa, 4/2).

Menurutnya, kejadian tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Profesionalisme kinerja instansi terkait seolah semakin dipertanyakan publik. Padahal, sekolah harusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak-anak. "Kita masyarakat sudah sangat pintar, pasti tidak mengikhlaskan kalau terjadi seperti itu. Bagaimana profesionalisme dari orang-orang yang berkecimpung dibidang pendidikan dipertanyakan oleh masyarakat sipil Malang. Klo lagi-lagi ada kasus, ya semoga ini menjadi kasus yang terakhir. Itu doa kita bersama," imbuhnya.

Terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anak usia dibawah umur, pihaknya menyebut harus melihat dampak yang terjadi. Karena, hal ini sudah dianggap melampaui batas 'guyonan' jika itu hanya dilakukan sebagai gurauan. Pihaknya berharap, kejadian ini bisa diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

"Memang sama-sama di bawah umur, tapi kita juga sudah perlu melihat dampak yang dilakukan anak-anak tersebut. Apabila, yang awalnya disebut guyonan, tetapi akibatnya sudah menjadikan MS diamputasi jarinya, kita harus bisa berpikir jernih. Itu sudah melampaui batas guyonan. Sehingga ya memang harus diproses," tandasnya.