Ketua Umum DPP IMM Jawa Timur, Andreas Susanto (jas merah) saat menghadiri Diskuswati Jatim. (Foto: Dok. DPP IMM Jawa Timur)
Ketua Umum DPP IMM Jawa Timur, Andreas Susanto (jas merah) saat menghadiri Diskuswati Jatim. (Foto: Dok. DPP IMM Jawa Timur)

Penyebaran virus corona atau covid-19 ke ratusan negara telah menimbulkan kepanikan dan kewaspadaan bagi publik seantero dunia. Tak terkecuali di Indonesia. Data yang tercatat, saat ini warga negara Indonesia (WNI) yang positif terkena corona mencapai 134 orsng.

Dari jumlah tersebut, salah satu yang terjangkit dialami oleh pejabat tinggi negara, yakni Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi.

Dengan berbagai kasus ini, publik turut menyoroti sistem kerja pemerintah dalam tanggap menangani Covid-19 dianggap lamban.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur mengambil sikap dan meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bertindak dengan tanggap akan penanganan penyebaran virus yang muncul pertama kali di Wuhan, China, sejak Desember 2019 lalu itu.

Menurut IMM,  beberapa perguruan tinggi  ternama di Jatim sudah melayangkan surat edaran sebagai bentuk antisipasi agar civitas akademika terhindar dari wabah covid-19 dengan meliburkan sementara aktivitas di kampus dan menggantinya dengan kuliah berbasis online.

Namun, covid-19 disinyalir sudah masuk di beberapa daerah di Jawa Timur, khususnya daerah-daerah yang memiliki aktivitas tinggi seperti Surabaya dan Malang. Hal inilah yang dirasa perlu bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kesiagaannya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terindikasi mengalami gejala covid-19.

"Ketika berita covid-19 muncul di pertengahan Desember 2019 lalu, pemerintah baik pusat dan daerah, terlihat santai dan mengatakan virus corona tidak akan masuk ke Indonesia. Namun karena sebuah keteledoran, akhirnya covid-19 masuk juga di Indonesia pada awal Maret lalu," ujar Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur Andreas Susanto.

Ia menilai, Pemprov Jatim semestinya cepat tanggap sebelum wabah covid-19 tersebar di seluruh daerah. Sebab, saat ini tindakan yang dilakukan terkesan lamban. Hal itu bisa memicu keadaan warga Jatim menjadi panik karena tidak bisa dijamin oleh pemerintah.

"Apalagi sampai hari ini belum ada penanganan khusus bagi setiap warga yang terkena virus corona akan seperti apa penanganannya," Imbuhnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Umum DPD IMM Jawa Timur Nur Alim menyatakan tidak cukup ketika pemerintah hanya memberikan rujukan rumah sakit dan pelayanan aduan. Tetapi perlu juga dilakukan observasi berkelanjutan di beberapa kabupaten/kota yang memiliki potensi wabah covid-19 tersebar. Terutama bagi daerah penyumbang tenaga kerja Indonesia (TKI). Sebab, bukan tidak mungkin penyebaran virus berasal dari tempat TKI bernaung sebelumnya.

"Satgas yang dibentuk oleh pemprov harus bergerak ke daerah-daerah yang berpotensi corona, melakukan observasi lanjutan untuk mencari tahu penyebaran covid-19 seperti apa. Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan data yang diberitakan media saat ini karena bisa saja ada kasus yang terlewatkan," ucapnya.

Karena itu, IMM menilai gubernur Jatim perlu menguatkan kesiagaan dengan memperbanyak layanan aduan, jaminan kesehatan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan covid-19 secara transparan. Sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan ketika gejala covid-19 mulai muncul.

Selain itu, pihaknya meminta gubernur Jawa Timur untuk juga mendesak Dinas Kesehatan di seluruh daerah agar terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran covid-19. Misalnya mengedukasi masyarajat melalui puskesmas-puskesmas. Kemudian, aktif mengampanyekan tindakan pencegahan agar masyarakat sadar pentingnya tindakan pencegahan terhadap covid-19.

"Perlu tim khusus yang dibentuk untuk menemukan vaksin apa yang tepat untuk dikonsumsi masyarakat agar secara mandiri bisa menangani covid-19. Kalau hanya sekadar rekomendasi dan semacamnya, tidak bisa menjamin keselamatan warga Jatim karena aktivitas sosial tidak serta merta bisa berhenti begitu saja. Kita perlu gebrakan yang lebih daripada sekadar imbauan. Ini demi kemaslahatan bersama," tandasnya.