Hamdi, Anggota Badan Kehormatan DPRD Pamekasan.
Hamdi, Anggota Badan Kehormatan DPRD Pamekasan.

Sudah seminggu laporan kasus pemalsuan tanda tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan disampaikan pada Badan Kehormatan (BK). Sayangnya hingga saat ini identitas pemalsu tanda tangan tersebut belum diungkapkan ke publik.

Anggota BK DPRD Pamekasan Hamdi mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menyebutkan namanya karena ada dua alasan.

Baca Juga : Kasus Sekda, Pengamat Nilai Bupati Bondowoso Lemah Atasi Masalah Birokrasi

"BK tidak boleh menyebutkan identitas pelaku kepada publik, kecuali disebut langsung oleh pelapor atau melalui BK. Sebab ini merupakan kode etik BK untuk merahasiakan terlapor dan juga proses klarifikasi," katanya.

Kendati demikian pihaknya mengaku sudah memiliki pandangan identitas pelaku pemalsu tanda tangan tersebut. Namun, pihaknya tidak bisa menyebutkan nama karena pelapor juga tidak menyebutkan identitas pelaku.

"Selain pelapor tidak menyebutkan nama kami juga belum memiliki bukti yang kuat," imbuhnya.

Baca Juga : Tampung Pengaduan Masyarakat, Polresta Malang Kota Bakal Launching Aplikasi Wadul Polisi

Oleh sebab itu, politikus PBB itu mengambil kesimpulan dua kemungkinan dari kasus ini. Pertama, pelapor benar-benar tidak tahu identitas pelaku pemalsu tanda tangan. Kemungkinan ke dua karena pelapor sengaja menyembunyikan identitas pelaku.