Dari jumlah perusahaan tersebut, masih banyak perusahaan yang tidak memberikan upah atau gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan, seperti dilansir dari Bangkalantimes.com beberapa hari lalu.
Dari jumlah perusahaan tersebut, masih banyak perusahaan yang tidak memberikan upah atau gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan, seperti dilansir dari Bangkalantimes.com beberapa hari lalu.

Sebanyak 218 jumlah perusahaan yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan ujung barat Madura, Jawa Timur ditengarai masih banyak masih banyak perusahaan yang tidak memberikan upah atau gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan.

Menanggapi hal itu, Eli Prasetia, Kasi Pengupahan dan Jamsostek, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan menyatakan pihaknya terus melakukan pembinaan. "Tugas kami hanya melakukan pembinaan terhadap perusahaan," ujarnya kepada Bangkalantimes.com.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Produksi Air Mineral Meningkat 20 Persen

Eli sapaan akrabnya mengatakan, terkait perusahaan yang membayar gaji tidak sesuai dengan UMK, pihaknya mengaku bukan kewenangannya, melainkan pengawasannya ada di pengawas provinsi dan itu diberlakukan sejak 2017. "Jadi untuk data ada di propinsi karena perusahaan memang melaksankan wajib lapor secara online ke propinsi," ungkapnya, Kamis (13/08/2020).

Pembinaan yang dia lakukan terkait gaji pihaknya ada Bimtek (Bimbingan Teknis) struktur skala upah. Sedangkan  pembinaan  terkait UMK dia mengakui ada rapat sidang pleno usulan UMK.

"Yang di dalamnya mengundang  Dewan Pengupahan yang terdiri dari 3 unsur yakni perwakilan pekerja atau serikat pekerja yang ada di perusahaan,  perwakilan perusahaan,  dan perwakilan unsur pemerintah  serta dari unsur akademik," kata dia.

Sedangkan hasil dari itu, dia menyebutkan akan menjadi usulan upah UMK yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati, lalu diusulkan kepada Gubernur Provinsi Jatim.

Sementara itu, Ahmad Wianto Pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jatim mengatakan, jika ada salah satu perusahaan tidak memberikan gaji sesuai UMK, pihaknya tidak langsung menindak. "Tugas dan fungsi saya hanya melakukan pendampingan dan pengawasan saja," katanya.

Baca Juga : Masih Zona Merah, Bank Mandiri Malang Hanya Buka 9 Kantor Cabangnya

Bahkan kata dia di Bangkalan masih banyak perusahaan yang belum melapor ke Provinsi. "Tapi saya akan tetap melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang belum melapirkan itu," imbuhnya.

Masih menurut Wianto, di lapangan penuh dengan dinamika. "Terkadang saya malah dibenci oleh sebagian karyawan karena selalu mengawasi," ungkapnya.

Ketidak sesuaian UMK tambah dia, kendalanya ada diperusahaan. "Tidak bisa semuanya harus sesuai, masak toko kecil harus sesuai UMK," pungkasnya.