Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Nasdem, Akis Jasuli (Syaiful Ramdahani/JatimTIMES)
Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Nasdem, Akis Jasuli (Syaiful Ramdahani/JatimTIMES)

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menuding Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) lemah koordinasi dan lepas tanggung jawab terkait penjualan tembakau.

Hal tersebut dimaksudkan lantaran Dispertahortbun tidak bisa berbuat apa-apa soal serapan beli tembakau di Kabupaten Sumenep yang rendah.

Baca Juga : NJOP-PBB Non Permukiman Masih Rendah, Bapenda Lakukan Pemetaan Potensi di Kota Malang

Anggota komisi II DPRD Sumenep Akis Jasuli mengatakan, melihat kondisi ini, seharusnya dinas terkait melakukan tindakan nyata. Bukan berarti seolah lepas tanggung jawab, kasihan petani.

"Jika hasil atau Out Put-nya masih belum jelas atau nihil, kemudian lepas tanggung jawab hanya sebatas duduk-duduk, rapat dan ngomong saja," ungkap Akis, saat dikonfirmasi Selasa (18/8/2020).

Menurut dia, harusnya apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat petani difasilitasi sampai selesai. Apalagi, hal tersebut menyangkut kesejahteraan petani tembakau. "Kalau gak ada Out Put yang sesuai dengan keinginan para petani, ya berarti tugas dan perjuangan kita belum berakhir," beber Akis menyesalkan.

Ke depan, politisi muda dari partai Nasdem ini berencana akan memanggil dinas terkait untuk membahas keberlangsungan tembakau di Kota Keris. "Intinya, semua punya tanggung jawab yang sama gak boleh apatis. Untuk itu, tetap akan kita panggil, saya sudah tahu persis lah berapa kali kita koordinasi. Tapi, untuk permasalahan saat ini belum masih," janjinya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala Dispertahortbun Sumenep Arif Firmanto menyampaikan, jika instansinya dengan intens membangun komunikasi baik dengan rekanan. Utamanya dalam peningkatan kualitas bahan baku.

"Koordinasi bagaimana yang kurang. Padahal kami sudah mengawali jauh hari sebelum masa tanam. Bahkan kita sudah ada bantuan-bantuan, yang pertama untuk benih pembibitan tembakaunya, terus pupuk, dari sisi irigasinya juga, pasca panennya," kata dia.

Baca Juga : Hong Kong Resmi Resesi Selama Setahun, Ini Dampaknya untuk Ekonomi RI

Dari hasil koordinasi yang dibangunnya secara intensif itu, pihaknya mengklaim sudah menghasilkan kemitraan dengan PT Djarum. Hanya saja, dia mengakui bahwa memang ada kendala pabrik yang tidak berani melakukan pembelian karena kondisi masih pandemi covid-19.

"Memang ada pabrikan yang tidak mengambil pembelian, seperti PT Bentoel. Kalau Gudang Garam masih ada koordinasi. Artinya, kita tidak tinggal diam," dalihnya.

Dinilai lemahnya koordinasi seperti yang ditudingkan Komisi II F-Nasdem, pihaknya menyatakan jika hal itu tidaklah benar. "Kemarin dengan Komisi II kita juga sudah rapat gitu loh, semuanya hadir. Makanya saya tanya siapa yang berbicara itu," pungkas Arif.