Meterai (Foto:  CITA)
Meterai (Foto: CITA)

Penerapan bea meterai Rp 10.000 akan berlaku pada awal Januari 2021. Hal ini telah disepakati oleh Komisi XI DPR RI terkait dengan RUU Bea Meterai yang dibahas lebih lanjut untuk menjadi undang-undang (UU).  

Dalam RUU baru, disebutkan jika bea meterai single tarif, yakni Rp 10.000. Aturan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di ruang rapat KK1 DPR, Kamis (3/9/2020).  

Baca Juga : Perubahan APBD Kota Mojokerto, Pendapatan dan Belanja Menurun 9,03 Persen dan 2,04 Persen

"UU ini berlaku mulai 1 Januari 2021, jadi tidak berlaku langsung saat diundangkan," ujar Sri Mulyani. Aturan tersebut juga diterapkan pada dokumen kertas dan nonkertas atau digital.  

Sri Mulyani lantas menjelaskan alasan pemerintah tidak memberlakukan langsung UU Bea Meterai di tahun 2020 ini. Hal itu agar pemerintah bisa menyiapkan aturan turunannya serta mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.  

Diketahui, dalam aturan baru ini penerapan bea meterai tak hanya berlaku di dokumen yang berbentuk kertas. Tapi juga pada dokumen atau transaksi digital.  

"Ini sesuai kemajuan dan perubahan zaman sehingga kita berharap, dengan UU ini, kita bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan nonkertas," kata Sri Mulyani.

Baca Juga : Mulai Soeharto hingga Jokowi, Siapa Sesungguhnya "Bapak Utang" Luar Negeri Indonesia?

Selain itu, kata Sri Mulyani, aturan ini juga mengubah batasan transaksi yang terkena bea meterai. Dari sebelumnya dokumen dengan nilai transaksi sebesar Rp 1 juta dibuat menjadi di atas Rp 5 juta.  

Kenaikan tarif bea meterai menjadi Rp 10.000 ini juga memberikan kepastian hukum dan kesetaraan baik yang nonkertas maupun digital.