Ra Ibong, anggota komisi I DPR-RI dapil Madura (foto/istimewa)
Ra Ibong, anggota komisi I DPR-RI dapil Madura (foto/istimewa)

Belakangan ini, kerap kali ada tuduhan paham radikalisme yang dikaitkan terhadap kaum santri di pondok pesantren. Hal itu mendapat tanggapan dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra R Imron Amin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan pakar/akademisi, di Gedung Nusantara I DPR RI, kemarin 8/9.

Wakil rakyat asal Bangkalan, Madura yang akrab disapa Ra Ibong itu mengatakan, sangat menyayangkan dengan adanya tuduhan santri radikal.

Baca Juga : Gagal Nyalon Bupati, Abdul Munib Siap Kawal Kemenangan Mak Rini

Menurut dia, tidak sewajarnya tuduhan itu dilontarkan kepada santri. "Karena, santri merupakan elemen yang menjadi bagian penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," ujarnya, Rabu (09/09/2020).

Bahkan, pria kelahiran Bangkalan, Madura ini juga menjelaskan, bahwa di zaman penjajahan dahulu, santri yang dipimpin seorang ulama terkemuka yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia.

"Kalau kita flashback, melihat sejarah, jelaslah bahwa santri sangat berjuang dalam kemerdekaan," kata R Imron.

Sehingga, dalam RDPU dengan pakar ini, Ra Ibong bersama sejumlah pakar dan akademisi membahas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerjasama Dalam Bidang Pertahanan.

Dalam pembahasan itu, Ra Ibong menawarkan, agar santri tetap menjadi ujung tombak bela negara. Salah satu usulannya adalah mempertimbangkan adanya agenda bela negara di pesantren.

Baca Juga : Bawaslu Kabupaten Sleman: Ada Kekeliruan Data Pemilih Sejumlah 3.352

Dengan begitu, sejumlah pesantren nantinya bisa diperhatikan melalui pemberian pemahaman terkait kenegaraan.

"Bentuknya sama lah seperti kita kemarin, sebelum dilantik anggota DPR harus mengikuti Lemhanas. Lemhanas itu kan kita diberi pemahaman terkait kenegaraan kita," pungkasnya.

Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ini menghadirkan sejumlah pakar, yaitu Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. Edy Prasetyono, S.Sos., Mis., Ph.D., Evan A Laksamana Madya. TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.SC., DESD., CIQnR., dan Curie Maharani Safitri Ph.D.