Sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK swasta saat ikuti reses anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim. (foto/redaksi bangkalantimes.com)
Sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK swasta saat ikuti reses anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim. (foto/redaksi bangkalantimes.com)

BANGKALANTIMES - Sejumlah kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK swasta di Kabupaten Bangkalan, Madura, menyampaikan aspirasinya kepada Mathur Husyairi, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Selasa (15/09/2020).

Ketua MKKS SMA Swasta Muhdori A. Rohman mengatakan, pihaknya menyampaikan masalah lambatnya pencairan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) SMA swasta di Bangkalan.

Baca Juga : Dispendik Jatim Larang KBM di Sekolah

“Saya sudah menanyakan kepada salah satu SMA negeri di Bangkalan. Katanya sudah cair. Mengapa yang swasta kok belum (cair)? Ada apa?” ujarnya usai mengikuti serap aspirasi di SMA PGRI 2 Bangkalan, Selasa (15/09/2020).

Kepala sekolah SMA Al Hikam Burneh itu juga mengutarakan, terkait adanya syarat harus memiliki lebih dari seratus siswa untuk pengajuan ruang kelas baru (RKB),  MKKS SMA swasta meminta syarat itu  ditiadakan. Pasalnya, dengan adanya pembatasan seperti itu, sekolah yang kecil akan tambah kecil karena sekolah itu tidak pernah mendapat bantuan. "Terus yang besar dapat bantuan terus. Ya semakin besar," keluhnya.

"Harapan kami, syarat itu ditiadakan agar tidak terjadi kesenjangan antara sekolah yang maju semakin maju dan  yang tidak maju semakin merosot," sambung Muhdori.

 Mathur Husyairi merespons baik apa yang disampaikan sejumlah guru SMA-SMK swasta. Bahkan, dia mengatakan masalah itu menjadi perhatiannya terkait infrastruktur seperti ruang kelas yang memprihatinkan.

Menurut Mathur,  bagaimana bisa orang belajar secara optimal dan normal ketika ruang kelas tidak memadai. Apalagi, informasi yang dia dengar tadi, harus ada syarat minimum untuk mendapatkan bantuan BPOPP, yaitu harus punya sebanyak seratus siswa. "Kalau ada syarat seperti itu, maka lembaga swasta tidak akan pernah dapat bantuan," ungkapnya.

Dari aspirasi itu, Mathur nanti akan mempertanyakan apa regulasi yang kemudian membatasi lembaga swasta untuk mendapatkan bantuan RKB yang harus punya minimal seratus siswa.

Baca Juga : Ketuk Pintu Langit, Yatim Mandiri Tuban Bagi Paket Gizi dan Internet Gratis

"Padahal yang saya tahu, bantuan selama ini yang bisa diberikan melalui aspirasi anggota DPR. Saya tidak pernah mendengar siswanya harus sekian," imbuh dia.

Sehingga Mathur menyebutka  ini tidak berkeadilan. Ke depan dia akan mencarikan informasi lebih lanjut kalau memang ketentuan minimal siswa seratus itu menjadi persyaratan. *Solusinya bagaimana. Tapi kalau semisal ini hanya permainan dan ingin menganaktirikan sekolah swasta, maka saya akan menerobos itu," tandas dia.

"Jadi teman-teman lembaga swasta harus mendapatkan bantuan RKB itu. Tidak boleh yang kemudian anak bangsa sekolahnya numpang terus," sambungnya.