Mahmudi, anggota Komisi A DPRD Bangkalan dari Hanura. (foto/ redaksi Bangkalantimes.com)
Mahmudi, anggota Komisi A DPRD Bangkalan dari Hanura. (foto/ redaksi Bangkalantimes.com)

BANGKALANTIMES - Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron melaksanakan rotasi dan pelantikan 204 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada 2 September  lalu.

Namun  dilaksanakannya rotasi dan pelantikan pejabat besar-besaran itu membuat Alanggota Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi angkat bicara.

Baca Juga : Kunker ke Blitar, DPRD Tulungagung Sharing Peningkatan PAD di Masa New Normal

Menurut Mahmudi, bupati dalam mengangkat dan merotasi jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan disinyalir tidak memfungsikan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Artinya mereka sudah tahu semua, ini layak atau tidak. Sangat paham mereka. Tapi nyatanya di lapangan mereka tak difungsikan, bahkan Baperjakat nyaris tak berdaya di Kabupaten Bangkalan," ujar dia, Jumat (18/09/2020).

Bahkah Mahmudi menyebutkan bahwa penempatan pejabat yang dilakukan oleh bupati itu terkesan dipaksakan. "Kayak sekda dulu dipaksakan sampai setahun lebih dan sekarang yang lain-lain yang dipaksakan," ucapnya.

Selain itu, politikus Partai Hanura ini mengatakan, dari pejabat yang dilantik kemarin, pihaknya menyebutkan ada sebagian pejabat yang akan aktif di tempat barunya itu baru nanti per 1 November mendatang.

Mestinya, kalau memang promosi rotasi jabatan ini dianggap penting, seharusnya langsung aktif paling lambat satu minggu setelah pelantikan. "Nah kalau seperti itu bagaimana? Ke mana Baperjakat? Kalau memang Baperjakat tidak berfungsi, mending dibubarkan saja," tandasnya.

Andai kata Baperjakat berfungsi, lanjut Mahmudi, birokrasi di Bangkalan akan nyaman, dan pastinya daerahnya akan maju. "Padahal yang menentukan semua itu ya Baperjakat," tegasnya lagi.

Baca Juga : Lantik Pejabat Pemkot Walikota Ingatkan ASN Berikan Pelayan Cepat dan Tepat kepada Masyara

Mahmudi mengatakan setiap tahun Baperjakat memiliki anggaran untuk evaluasi sasaran kinerja pegawai (SKP) yang anggarannya ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Tahun 2020 ini anggarannya Rp 150 juta untuk  mengevaluasi SKP itu," terangnya.

Artinya, untuk SKP ini, seumpama dinas A salah satu pegawainya ingin naik ke kepala bagian atau yang lainnya, itu semua dinas menyetorkan ke BKD lalu di setor ke Baperjakat untuk dipertimbangkan layak atau tidaknya.

Sementara itu, ditanya upaya Komisi A dalam mengatasi permasalahan rotasi dan mutasi jabatan di pemkab, Mahmudi sudah mengusulkan hal itu untuk dipanggil. Namun Mahmudi mengaku pihak pimpinan dan anggota komisi A hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya sampai sekrang.b"Sampai detik ini saya belum mendengar kapan mitra  itu akan diambil," pungkasnya.