Tampak, pemuda yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Klapayan saat audiensi ke Komisi A DPRD Bangkalan. (Foto: Dokumen BangkalanTIMES)
Tampak, pemuda yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Klapayan saat audiensi ke Komisi A DPRD Bangkalan. (Foto: Dokumen BangkalanTIMES)

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Klapayan (KPK) hari ini (Kamis, 15/10/2020) mendatangi kantor Komisi A DPRD Bangkalan.

Kedatangan mereka ke komisi A mengadukan permasalahan yang ada di desanya. Para pemuda itu melaporkan perihal pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Klapayan, Kecamatan Sepulu, yang dinilai tidak sehat atau tidak netral.

Baca Juga : Dewan Desak Pemkot Malang Segera Tuntaskan Cucian Mobil Exit Tol Mapan 

 

Koordinator KPK, Ali Alatas mengatakan, pembentukan panitia pengisian BPD di desanya itu dinilai tidak aspiratif, tidak demokratis dan tidak transparan.

"Kenapa demikian, karena dalam proses pembentukan panitia itu dipilih secara tertutup dan kami ini tidak diundang," ujarnya usai beraudiensi ke Komisi A DPRD Bangkalan.

Padahal, kata Ali, dia juga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya sebagai warga Desa Klapayan. Hasil pembentukan panitia tersebut, lanjutnya, juga cenderung mengandung unsur nepotisme.

"Yang terpilih dalam penyusunan panitia itu hanya di kalangan keluarga dari kepala desanya semua," tegasnya kepada sejumlah wartawan.

Padahal, dari jauh-jauh hari sebelum terbentuknya panitia itu, pihaknya sudah melakukan komunikasi kepada pihak kecamatan tapi tak pernah digubris.

"Setelah menghubungi Kasi Pemerintahan, katanya masih nunggu petunjuk dari Bupati. Padahal pelaksanaan pembentukan panitianya sudah ada," ungkapnya dengan nada kesal.

Sempat juga Ali menghubungi ketua BPD-nya, namun pihak ketua mengelak bahwa dari kecamatan belum pernah ada komunikasi terhadapnya.

Sehingga kedatangan mereka kepada Komisi A, meminta pihak Komisi A untuk melakukan pembentukan ulang panitia pengisian BPD di Desa Klapayan tersebut.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mujiburrohman mengatakan, yang menjadi permasalahan tadi adalah perihal panitia pengisian BPD Desa Klapayan yang dinilai kurang transparan.

Baca Juga : DPRD Sesalkan Bupati Banyuwangi Tak Temui Massa Demo, Ini Kata Azwar Anas 

 

Menurut Abah Mujib, sapaan lekatnya, dalam pengisian keanggotaan itu nantinya harus mengikuti beberapa proses yang di dalamnya juga harus melalui musyawarah mufakat.

"Dari musyawarah mufakat itu, tentunya harus ada keterwakilan dari masyarakat, yang juga memiliki hak pilih terhadap keanggotaan BPD tersebut," ujar Abah Mujib.

Melalui beberapa keinginan masyarakat atau pemuda Desa Klapayan tadi, pihak Komisi A akan menampung semua aspirasinya.

Namun, lagi-lagi dia menyebutkan tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, sehingga dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait yakni Camat Sepulu dan Kepala Desa Klapayan sekalian.

"Secepatnya akan kami panggil mereka, kita Komisi A tidak pernah main-main," ungkap dia.

Sekadar informasi, jumlah panitia pengisian BPD di Desa Klapayan berjumlah tujuh orang, dua dari unsur perangkat desa sedangkan lima dari unsur masyarakat. Namun dalam pembentukan itu dinilai tidak transparan dan juga ada campur tangan pihak kecamatan yang kurang netral. Pembentukan ini merupakan pengisian anggota BPD tahap kedua, yang akan dilakukan pada bulan November mendatang.