Tampak, aktivis Gelora Bangkalan saat orasi di halaman Disperinaker Bangkalan (foto/ Redaksi BangkalanTimes.com)
Tampak, aktivis Gelora Bangkalan saat orasi di halaman Disperinaker Bangkalan (foto/ Redaksi BangkalanTimes.com)

Aktivis Gerakan Loyalis Perubahan Kabupaten Bangkalan (Gelora Bangkalan) lakukan aksi demonstrasi di kantor Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) setempat, Senin (19/10/2020).

Mereka menyoal perihal lambatnya Disperinaker Kabupaten Bangkalan dalam memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh setiap Pondok Pesantren di Kota Dzikir dan Salawat.

Baca Juga : Satlantas Polres Pamekasan Gencarkan Razia Prokes Selama Bulan Oktober

Padahal menurut Munawir, Ketua Gelora Bangkalan, sudah banyak pesantren yang mempunya balai latihan kerja untuk santri, namun hingga saat ini belum banyak yang difungsikan.

Berangkat dari itu, Munawir meminta Disperinaker untuk  jemput bola dan melakukan pendataan terhadap pesantren yang sudah mempunyai BLK.

"Sekaligus menganggarkan dana untuk pelatihan kerja dan pemberdayaan kepada pesantren," ujarnya saat berorasi di halaman Kantor Disperinaker.

"Poin inti yang kita perjuangkan saat ini, Disperinaker membuat kebijakan anggaran untuk pesantren," tuturnya.

Tidak hanya itu, pria yang akrab di sapa Nawir itu juga menuntut Disperinaker agar menyesuaikan gaji para pekerja di Kabupaten ujung barat Madura tersebut dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Bahkan dia menegaskan, tidak boleh di bawah itu, jika ada perusahan yang nakal, mereka meminta agar diberi catatan merah.

"Para pekerja di Bangkalan jangan sampai di PHP, peraturan dan laporannya ke Provinsi sesuai UMK, tapi faktanya di bawah tidak sesuai UMK," tegasnya.

Baca Juga : Kenangan Pahit 'Tragedi Magrib Berdarah' di Jombang

Menanggapi hal itu, Kepala Disperinaker Kabupaten Bangkalan Tamar Djadja, menyambut positif apa yang menjadi aspirasi Gelora Bangkalan.

Masalah kebijakan khusus untuk pesantren, pihaknya mengaku akan berupaya sesuai prosedur dan akan ia ajukan ke Banggar untuk persoalan Pesantren tersebut.

"Kami akan upayakan itu, namun tetap harus sesuai prosedur nanti," ungkapnya saat menemui massa aksi.

Sedangkan yang berkaitan dengan gaji para tenaga kerja di Bangkalan, dirinya mendapati laporan ketika survei ke lokasi rata-rata mengatakan sesuai UMK. 

"Tapi kadang di bawah berbeda," singkatnya.