Badrut Tamam, kader loyalis PMII STKIP PGRI Bangkalan (Foto/ Istimewa)
Badrut Tamam, kader loyalis PMII STKIP PGRI Bangkalan (Foto/ Istimewa)

BANGKALANTIMES - Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STKIP Bangkalan ancam laporkan pejabat Pemkab Bangkalan ke Komisi Informasi, Selasa (20/10/2020). 

Pelaporan itu dilakukan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pemicunya, dikarenakan pejabat DPMPTSP tidak memenuhi janjinya memberikan data kepada aktivis mahasiswa. Yakni, data tentang keberadaan pasar modern lengkap, baik itu lokasi maupun jangka waktu izin usahanya. 

Baca Juga : Hari Cuci Tangan Sedunia, Peradi Kediri Serahkan Bantuan Perangkat Cuci Tangan

"Kami sangat kecewa karena perkataannya tidak bisa dipegang, kami akan menindaklanjuti ke Komisi Informasi (KI) biar bisa beradu gagasan di sana. Dan kami akan lakukan penekanan pada dewan komisi A selaku mitranya karena kemarin yang ikut Hearing adalah komisi A," kata Badrut Tamam, kader PMII STKIP, Selasa (20/10/2020) kepada BangkalanTimes.com.

Dia menjelaskan, sebelumnya pada saat melakukan Hearing bersama Komisi A DPRD Bangkalan, DPMPTSP, Koperasi dan Dihub pada 12 Oktober lalu, DPMPTSP berjanji akan memberikan data pasar Modern lengkap dengan data jangka waktu Izin usahanya, asalkan melalui surat.

Dengan adanya pernyataan itu dari DPMPTSP, Badrut Tamam selaku kader loyalis PMII STKIP itu mengaku, keesokan harinya langsung menindaklanjutinya.

"Tetapi tidak diberikan data yang kami minta, hanya diberikan data pasar modern se-Kabupaten Bangkalan," ujar Tamam panggilan akrabnya.

Padahal kata Tamam, pegawai Dinas Perizinan yang hadir Hearing ikut serta menemui PMII pada saat dirinya minta data ke Dinas Perizinan.

Bahkan kata Tamam, pada saat Hearing, Komisi A beserta dengan DPMPTSP sepakat untuk tidak mau melanjutkan izin usaha pasar modern, khususnya Alfamart dan Indomaret di Kota Dzikir dan Sholawat ini.

Menanggapi hal itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangkalan Ainul Gufron mengatakan, pihaknya sudah memberikan datanya. Namun PMII mendesak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) masa kotrak awal sampai akhir.

Baca Juga : Kiprah Komunitas Ikatan Wong Madiun(IWM) di Hongkong, Seperti Ini

Padahal untuk memenuhi data itu, Ainul mengaku masih memerlukan waktu dan harus bongkar berkas kontrak semuanya, dan PMII mintanya di hari itu juga.

"Kami perlu waktu untuk memenuhi itu bukan tidak memenuhi. Silahkan datangi lagi ke Kabid Perizinan di MPP, kalo sabar pasti dikasih," ucapnya.

Ainul juga memaparkan terkait kendala yang ia alami, yaitu masalah kontrak sewa dengan pemilik lahan toko modern. Menurutnya, ada yang memberi arsip ada juga yang tidak memberinya. "Ini yang kami kesulitan dan perlu waktu konfirmasi ke pemilik lahannya," imbuhnya.

Sehingga kata dia, masalah terberatnya ada di lahan perorangannya, bukan dari Dinas Perizinan atau perusahaan pasar Modern. "Temen-temen PMII kurang memahami itu, kemarin agak memaksa, dan Alhamdulillah sudah kami tengahi," lanjutnya.

Ditanya dengan adanya desakan dari PMII untuk memberikan data Pasar Modern pihaknya mengaku masih ingin izin dulu terhadap pimpinannya. "Akan kami izin dulu ke pimpinan," pungkasnya.