Sejumlah warga Desa Pocong  diterima di ruang Banggar DPRD Bangkalan. (Foto/ Redaksi JatimTimes)
Sejumlah warga Desa Pocong diterima di ruang Banggar DPRD Bangkalan. (Foto/ Redaksi JatimTimes)

BANGKALANTIMES - Sejumlah warga Desa Pocong, Kecamatan Tragah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kembali mendatangi kantor DPRD setempat.

Kedatangan mereka bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Advokasi Rakyat (RAR) itu kembali mempersoalkan tidak adanya corporate social responsibility (CSR) dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumber Pocong kepada warga Desa Pocong.

Baca Juga : Pengurus Hippam Arjowinangun Keluar, Mediasi dengan Warga Kembali Buntu

Tidak hanya itu. Risang Bima Wijaya yang mandampingi warga Desa Pocong di ruang Banggar DPRD Bangkalan itu juga menyoroti Plt Direktur Utama (Dirut) PDAM Sumber Pocong Moh. Abdul Rasyid yang dianggap ilegal. "Jadi, kalau Rasyid nanti ada yang bilang legal, keliru itu. Cacat hukum dia," ujarnya, Jumat (23/10/2020).

Menurut Risang,  sejak diangkatnya Rasyid pada  1 April 2019 lalu sebagai plt dirut PDAM, dia sudah melanggar aturan. Anggapan bahwa Rasyid melanggar aturan itu yakni dilihat dari umurnya yang sudah melebihi 55 tahun. Dia juga bukan dari internal PDAM. Bahkan, SK Rasyid sebagai plt pun sudah lebih dari enam bulan.

Dari situ sudah jelas bahwa Rasyid melanggar aturan. Dijelaskan juga oleh Risang, sebetulnya plt itu tidak boleh menggunakan anggaran.

Selain itu, plt  tidak boleh memberhentikan karyawan serta tidak boleh melakukan pengangkatan karyawan. Tapi praktiknya, semenjak Rasyid menjabat, sudah 50 orang lebih yang diangkat sebagai  karyawan.

Untuk itu, Risang bersama sejumlah warga Desa Pocong meminta dewan  untuk melakukan pencopotan kepada Rasyid karena dianggap betul-bentul melanggar aturan yang ada. "Agar tidak terjadi seperti saat ini. Warga Desa Pocong malah tidak mendapatkan apa-apa dari PDAM," ujar dia.

"Masak iya sejak tahun 1928 PDAM ambil air dari Desa Pocong, CSR-nya cuma satu kali dan hanya 200 ribu dan tidak ada lagi hingga saat ini," ungkapnya.

Baca Juga : Diduga Berzina, Warga Satu Desa di Jombang Demo Tuntut Perangkat Desa Dipecat

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib mengatakan, dengan adanya tudingan plt dirut PDAM ilegal oleh RAR, pihaknya mengaku hal itu bukan kewenangannya. Itu kewenangan bupati Bangkalan. "Jadi, untuk itu, biar bupati nanti yang menangani karena kan yang ngangkat itu kan memang kepala daerah," ungkapnya.

Rokib  juga mengungkapkan, saat ia temui, Rasyid mengaku hanya ditugaskan oleh bupati untuk membenahi PDAM. "Sebelumnya PDAM itu bobrok memang. Dan alhamdulillah tahun 2019 lalu sudah lumayan ada penghasilan," ungkapnya.

Tidak hanya itu. Perihal tudingan dari warga Pocong bahwa tidak adanya CSR dari PDAM, dewan akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap PDAM. "Nanti kami klarifikasi dulu, apa benar PDAM tidak pernah memberikan CSR untuk warga tersebut. Intinya dalam waktu dekatlah akan kami panggil mereka," pungkas Rokib.