JATIMTIMES - Pertumbuhan ekonomi Kota Batu yang mencapai 4,85 persen pada tahun 2025 menyimpan catatan mengenai keadilan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu mengungkapkan bahwa kue ekonomi di kota wisata ini belum terdistribusi secara inklusif atau belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Fakta mengejutkan muncul dari sisi pengeluaran masyarakat. Terungkap adanya jurang pemisah atau kesenjangan yang sangat lebar antara penduduk kategori kaya dan penduduk miskin. Selisih pengeluaran antara kedua kelompok ini tercatat mencapai 3,5 kali lipat, sebuah angka yang menunjukkan ketimpangan nyata di lapangan.
Baca Juga : Targetkan 40 Dapur Gizi Beroperasi, Pemkot Batu Akselerasi Infrastruktur SPPG
Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo dalam paparannya menyebutkan, bahwa kondisi ini berimbas pada angka Gini Ratio Kota Batu. Alih-alih membaik, tingkat ketimpangan pengeluaran atau kesenjangan ekonomi di Kota Batu justru cenderung stagnan atau jalan di tempat dalam tiga tahun terakhir.
"Terdapat kesenjangan yang cukup besar untuk penduduk miskin dan tidak miskin di Kota Batu terkait pengeluarannya. Selisihnya mencapai 3,5 kali lipat. Ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi kita belum sepenuhnya inklusif," ungkap Herlina, belum lama ini.
Untuk diketahui, Gini Ratio atau Indeks Gini adalah indikator statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu wilayah.
Ketimpangan ini semakin diperparah dengan temuan mengenai struktur pengeluaran warga miskin yang dinilai kurang produktif. BPS mencatat, konsumsi rokok di kalangan penduduk miskin Kota Batu justru menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar, bahkan mengalahkan anggaran untuk pemenuhan gizi esensial.
Data menunjukkan bahwa belanja rokok di rumah tangga miskin lebih tinggi dibandingkan belanja komoditas bergizi seperti ikan, daging, dan telur. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi keuangan dan prioritas konsumsi bagi keluarga prasejahtera.
Tak hanya soal konsumsi, sisi ketenagakerjaan juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke angka 3,53 persen, namun mayoritas pertumbuhan lapangan kerja justru terserap di sektor informal yang memiliki jaminan kesejahteraan rendah.
Baca Juga : UMKM Keju Mozzarella di Kota Batu Produksi Ratusan Kilogram, Dipasarkan hingga Bali
BPS mencatat adanya penambahan signifikan pada status pekerja keluarga yang tidak dibayar, buruh tidak tetap, dan pekerja bebas. Fenomena "yang penting bekerja" ini mengindikasikan bahwa kualitas pekerjaan di Kota Batu belum mampu mengangkat derajat ekonomi masyarakat kelas bawah ke level yang lebih stabil.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kota Batu di bawah kepemimpinan Wali Kota Nurochman. Kolaborasi antar-SKPD dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan program bantuan sosial melalui data by name by address (DTKS) benar-benar tepat sasaran untuk memutus rantai kemiskinan.
Tanpa adanya stimulan yang kuat dan pemerataan lapangan kerja formal, pertumbuhan ekonomi Kota Batu dikhawatirkan hanya akan memperkaya kelompok tertentu, sementara warga miskin tetap terjebak dalam siklus pengeluaran yang tidak produktif dan pendapatan yang pas-pasan.
"Banyak yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang mungkin tidak selalu berada di kisaran UMK. Sebagian besar bergerak di sektor sekunder seperti industri kecil dan konstruksi," tambah Herlina.
