JATIMTIMES - Demo kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Pejuang Gayatri menggelar aksi di depan kantor ATR BPN dan DPRD Kabupaten Tulungagung. Aksi unjuk rasa ini dilaksanakan pada Kamis (11/9/2025) siang.
Beberapa tuntutan yang disuarakan, di antaranya desakan transparansi dalam pengelolaan APBD dan dirangkum dalam 20 tuntutan. Salah satu koordinator Pejuang Gayatri Tulungagung, Muhammad Ababil Mujadidyn mengatakan, tuntutan aksi adalah mengenai penegakan hukum.
Baca Juga : Komisi E DPRD Jatim Kunjungi UPT PSTW Magetan, Puguh: Hak-hak Dasar Lansia Harus Terpenuhi
Selain itu ia menyebutkan, tuntutan reformasi birokrasi dan transparansi anggaran dari APBD. Lebih lanjut, Pejuang Gayatri juga menyuarakan adanya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup yang secara spesifik terkait penambangan Galian C yang marak.
Delapan tuntutan menurut pejuang Gayatri harus diselesaikan 2x24 jam, 3 tuntutan yang harus diselesaikan 7x24 jam serta ada 17 tuntutan jangka menengah dengan percepatan reformasi birokrasi.
“Kami ingin para pemimpin bersatu demi kemajuan daerah,” kata Billy.
Adapun 17 tuntutan menyoroti transparansi keuangan, perbaikan birokrasi, pelayanan publik, serta dukungan nyata terhadap UMKM dan kesenian daerah. “Kami beri waktu dua minggu. Jika tidak ada tindak lanjut, Pejuang Gayatri akan kembali turun ke jalan," tegasnya.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menilai aksi semacam ini adalah bagian dari demokrasi. “Tugas kami memang menampung, yang paling penting jangan anarkis. Namun soal tuntutan, ada yang memang ranahnya pemerintah kabupaten, sementara DPRD fokus pada legislasi, kontrol, dan budgeting,” ujarnya.
Baca Juga : Wawali Kota Malang Beberkan Alasan Serapan Anggaran Seret, Janji Optimal 2026
Khusus soal pembangunan makam di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung mengatakan agar dilakukan kajian kembali yang lebih mendalam. "Kalau targetnya dua minggu harus selesai, tentu perlu komunikasi lebih lanjut dengan OPD terkait,” paparnya.
Senada, Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung menuturkan agar masyarakat sabar. Alasannya, ia masih belum lama mendapatkan amanah kepemimpinan. "Saya baru tujuh bulan menjabat, tentu saja banyak yang perlu diperbaiki. Kami terbuka menyerap aspirasi masyarakat agar pembangunan bisa dipercepat, terutama di bidang infrastruktur,” terangnya.
Aksi Ini diikuti sekitar 200-an massa dan pengamanan dari pihak kepolisian dipimpin langsung oleh Kapolres Tulungagung.
