JATIMTIMES - Pemerintah Kota Blitar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I., yang akrab disapa Mas Ibin, menerima langsung penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, atas keberhasilan Kota Blitar menurunkan angka stunting secara signifikan hingga 11,4 persen.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Acara itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menko PMK Pratikno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Wihaji, Wamendagri Bima Arya, dan perwakilan kepala daerah seluruh Indonesia.

Baca Juga : Urus Paspor Kini Makin Gampang, Ini Daftar 18 Kantor Imigrasi Baru di Berbagai Provinsi

Dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada sinergi pemerintah pusat dan daerah.

 “Kuncinya adalah kolaborasi. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh daerah. Keberhasilan ini adalah kerja bersama,” ujar Gibran.

Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional turun ke angka 19,8 persen, pertama kali dalam sejarah Indonesia berada di bawah 20 persen.

Menurut Gibran, prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras para kader Posyandu, PKK, dan seluruh perangkat daerah yang bergerak serentak. Ia juga menyebut beberapa daerah menjadi contoh praktik baik, termasuk Jawa Barat dan sejumlah wilayah di Bali.

“Penurunan di Jawa Barat dan Bali menjadi bukti bahwa kerja lintas sektor bisa memberi hasil nyata. Namun capaian Kota Blitar juga luar biasa karena berhasil menurunkan hingga 11,4 persen, jauh di bawah rata-rata nasional,” ujar Gibran usai menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Blitar.

Kinerja Terukur dan Sinergi Lintas OPD

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari evaluasi komprehensif oleh berbagai kementerian, meliputi Bappenas, Kemendagri, BKKBN, Kemenkes, dan Kemenkeu.

Ia menerangkan, Kota Blitar menjadi salah satu dari 50 daerah di Indonesia yang menerima dana insentif fiskal dari Kementerian Keuangan karena kinerjanya dalam percepatan penurunan stunting.

 “Dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, hanya 50 daerah yang mendapat insentif fiskal. Kota Blitar termasuk lima daerah dengan capaian tertinggi. Nilainya mencapai Rp6,4 miliar,” ungkap Tri Iman di kantor Bapperinda, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, penilaian tidak hanya didasarkan pada angka penurunan, tetapi juga pada perencanaan, penganggaran, dan implementasi program lintas sektor. Ia menjelaskan bahwa semua anggaran yang diarahkan untuk menekan angka stunting harus ditandai (tagging) secara jelas dalam dokumen keuangan daerah.

 “Yang dinilai bukan hanya hasilnya, tapi juga prosesnya. Mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, hingga implementasi program pencegahan dan penanganan stunting. Kota Blitar dinilai konsisten dan terukur,” katanya.

Tri Iman menambahkan, penurunan sebesar 6,3 persen, dari 17,7 persen pada 2024 menjadi 11,4 persen di 2025, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Blitar di bawah kepemimpinan Mas Ibin.

Program Pencegahan dan Inovasi Daerah

Salah satu inovasi yang dinilai berpengaruh signifikan adalah program Kencan SAE, yang digagas langsung oleh Wali Kota Mas Ibin. Program ini menyasar pasangan calon pengantin dengan memberikan edukasi dan asupan tambahan seperti vitamin dan tablet penambah darah.

“Calon pengantin dibekali pengetahuan gizi dan kesehatan reproduksi. Ini langkah awal untuk mencegah lahirnya generasi yang berisiko stunting,” terang Tri Iman.

Ia menambahkan, keberhasilan Kota Blitar juga tidak lepas dari sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

 “Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi leading sector, Bapperinda menyusun arah kebijakan dan perencanaan, BPKAD menyiapkan pembiayaan, sementara Diskominfotik berperan dalam edukasi publik. Semua bergerak bersama,” jelasnya.

Kota Blitar juga dinilai unggul karena programnya mencakup pendekatan sensitif dan spesifik. Pendekatan sensitif dilakukan melalui penyuluhan dan pencegahan, seperti penundaan pernikahan dini, serta pemberian vitamin bagi remaja putri. Sementara pendekatan spesifik dilakukan dengan pemantauan gizi ibu hamil dan balita melalui Posyandu.

Baca Juga : Seluruh Fraksi DPRD Situbondo Sepakat Setujui Nota Kesepahaman KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

“Penurunan angka stunting sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa kerja sistematis dan keterlibatan semua pihak,” tambahnya.

Lampaui Target Nasional

Secara nasional, target penurunan stunting hingga tahun 2029 adalah 14 persen. Namun, Kota Blitar telah melampauinya empat tahun lebih cepat dengan capaian 11,4 persen.

“Kalau target nasional 14 persen di tahun 2029, kita sudah melampaui jauh. Data ini hasil pengukuran langsung dari Kementerian Kesehatan,” ujar Tri Iman.

Capaian tersebut, kata Tri Iman, menjadi bukti bahwa visi pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan dalam RPJMD Kota Blitar telah berada di jalur yang tepat. Upaya ini juga menjadi landasan kuat dalam perencanaan pembangunan periode 2025–2029.

“Visi daerah sudah menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM. Jadi penghargaan ini sejalan dengan arah kebijakan jangka menengah Kota Blitar,” ujarnya.

Apresiasi Pemerintah Pusat dan Dampak Nyata

Kementerian Keuangan memberikan apresiasi dalam bentuk Dana Insentif Fiskal (DIF) kepada daerah-daerah berprestasi. Kota Blitar termasuk dalam kelompok kota penerima dengan nilai cukup besar, mencapai Rp6,4 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk memperkuat program gizi, kesehatan ibu-anak, serta edukasi masyarakat.

Kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025, yang mengatur alokasi dana sebesar Rp300 miliar bagi tiga provinsi, 38 kabupaten, dan sembilan kota berprestasi di bidang penurunan stunting.

Pesan Wali Kota Mas Ibin: Sinergi dan Keberlanjutan

Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Kota Blitar.

 “Penghargaan ini adalah bukti kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Blitar. Saya berterima kasih kepada seluruh OPD, kader Posyandu, PKK, dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam menurunkan angka stunting,” ujar Mas Ibin. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat program penanganan dan pencegahan stunting melalui kebijakan yang berkelanjutan.

 “Kita akan terus menjaga tren positif ini dengan memastikan setiap anak Blitar tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ini bagian dari investasi besar kita untuk masa depan,” katanya.

Dengan pencapaian tersebut, Kota Blitar menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam mendukung program strategis nasional percepatan penurunan stunting, sekaligus menunjukkan bahwa sinergi dan inovasi daerah mampu memberi dampak nyata bagi kualitas hidup warganya.