JATIMTIMES - Kenaikan harga pestisida mulai menjadi sorotan setelah beredarnya dokumen rapat dari Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (APROPI) yang menyebutkan adanya rencana penyesuaian harga produk pestisida. Dalam dokumen tersebut, industri memberi sinyal kenaikan harga sekitar 20 hingga 30 persen untuk berbagai produk pestisida di pasaran.
Kenaikan harga ini disebut berkaitan dengan meningkatnya biaya produksi akibat situasi geopolitik global. Memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat disebut berdampak pada pasokan bahan baku kimia yang digunakan dalam industri pestisida.
Baca Juga : Diskon Tarif Tol 30 Persen Saat Arus Balik Lebaran 2026, Cek Jadwal dan Ruas Tol yang Berlaku
Informasi mengenai kenaikan harga tersebut tertuang dalam dokumen bertajuk “Notulen Rapat” yang beredar di media sosial. Dokumen itu mencantumkan logo dan identitas Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa rapat dilakukan pada Senin, 9 Maret 2026 melalui pertemuan daring. Rapat membahas dampak situasi geopolitik global yang menyebabkan kelangkaan bahan aktif dan bahan pendukung formulasi pestisida, serta pelemahan nilai rupiah.
Beberapa poin kesepakatan yang tertulis dalam dokumen tersebut antara lain:
• Menaikkan harga jual sekitar 20–30 persen untuk seluruh produk, termasuk barang yang sebelumnya kurang laku (slow moving).
• Memperpendek waktu pembayaran, bahkan hingga sistem pembayaran tunai.
Dokumen itu juga mencantumkan tanda tangan Ketua Umum APROPI, Yanurius Nunuhitu, dengan tanggal penandatanganan 9 Maret 2026 di Tangerang.
Kabar kenaikan harga pestisida ini turut memicu keluhan dari para petani di media sosial. Salah satunya disampaikan melalui video yang diunggah akun TikTok @Mas Ponirun.
Dalam video tersebut, pemilik akun menyampaikan keresahannya terkait kenaikan berbagai biaya kebutuhan pertanian, termasuk pestisida. Ia menilai kondisi ini semakin memberatkan petani yang sudah menghadapi biaya produksi tinggi.
Pemilik akun juga menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap belum memberikan solusi nyata ketika harga kebutuhan pertanian terus mengalami kenaikan.
Video tersebut kemudian ramai diperbincangkan oleh warganet. Banyak pengguna media sosial lain yang mengaku merasakan hal serupa, terutama petani yang bergantung pada pestisida untuk menjaga hasil panen dari serangan hama.
Baca Juga : Ingin Turunkan Berat Badan setelah Lebaran? Coba 5 Cara Ini agar Tubuh Kembali Ideal
"aku kalo ngurusin pendampingan mikir biaya juga pusing bzirr kalo harga pestisidanya mahal bgt, kasian petaninya," tulis akun @euphoriaaa
"bener banget harga jual murah bnget mana bahan baku ibartnya dari benih pupuk dan obat2anya semakin mahal belom tetek bengeknya," komen akun @shiemi96.
Di sisi lain, industri juga mengingatkan bahwa kenaikan harga pestisida resmi berpotensi memicu peredaran produk palsu di pasaran.
Produk pestisida ilegal biasanya dijual dengan harga jauh lebih murah, namun kualitas dan keamanannya tidak terjamin. Jika digunakan secara luas, hal ini tidak hanya merugikan petani tetapi juga dapat berdampak buruk pada lingkungan dan hasil pertanian.
Karena itu, para petani diimbau untuk tetap berhati-hati saat membeli pestisida dan memastikan produk yang digunakan memiliki izin resmi.
Kenaikan harga pestisida menambah daftar panjang beban produksi yang harus ditanggung petani. Selain pestisida, biaya lain seperti pupuk, benih, hingga biaya tenaga kerja juga mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi ini membuat banyak petani khawatir margin keuntungan mereka semakin menipis. Jika harga hasil panen tidak ikut naik, petani berpotensi mengalami kerugian.
Isu kenaikan harga pestisida ini pun diperkirakan masih akan menjadi perhatian, terutama jika ketegangan geopolitik global terus berdampak pada pasokan bahan baku industri pertanian.
