JATIMTIMES - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas memungkinkan sederet potensi dan tantangan pembangunan seiring usia Kabupaten Malang yang memasuki 1.265 tahun. Salah satu tantangan yang jadi sorotan yakni persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Disparitas pendidikan, kualitas kesehatan, hingga indeks pembangunan manusia antarwilayah masih menjadi catatan penting. Dengan 33 kecamatan, kondisi tiap wilayah tidak sama. Ini harus menjadi fokus bersama,” ungkap legislator asal Dapil Malang Raya itu.
Baca Juga : Tembus 14,7 Persen, BKKBN Jatim Berupaya Tekan Angka Stunting
Ia menyebut, angka kemiskinan yang berbeda-beda di berbagai kecamatan menjadi tantangan yang harus dijawab dengan program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Puguh mengingatkan bahwa pembangunan Kabupaten Malang tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah.
Diperlukan kolaborasi berlapis antara Pemkab Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan publik. “Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi hambatan. Kolaborasi adalah kunci. Kabupaten Malang tidak bisa bekerja sendirian,” tegasnya.
Dengan sinergi yang kuat, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini optimistis pembangunan Kabupaten Malang akan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Terlebih, menurutnya bahwa Kabupaten Malang memiliki sumber daya yang luar biasa lengkap dan harus dioptimalkan untuk membawa daerah ini menuju kemajuan yang lebih signifikan.
Puguh menyampaikan bahwa Kabupaten Malang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan memiliki wilayah terluas kedua setelah Banyuwangi. Kondisi ini, menurutnya, menjadi modal besar yang tidak dimiliki semua daerah.
“Dengan kelengkapan sumber daya yang begitu luar biasa, mulai dari pantai, pegunungan, pertanian, perkebunan, industri, hingga potensi religius seperti banyaknya pesantren dan kearifan lokal, Kabupaten Malang harus menjadikan usia ke-1265 ini sebagai momentum untuk lebih maju dan berkelanjutan,” ujarnya.
Puguh juga mengungkapkan, kekayaan wisata Kabupaten Malang yang terbentang luas, mulai dari deretan pantai eksotis di wilayah selatan. Sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS), Malang memiliki banyak destinasi pantai yang bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola lebih optimal melalui BUMD maupun sinergi dengan masyarakat pesisir.
Baca Juga : Pemkab Malang Rotasi 15 JPTP, 11 Pejabat Tempati Posisi Baru
Selain wisata pantai, Kabupaten Malang juga memiliki wisata pegunungan yang tak kalah menjanjikan. Akses menuju Gunung Bromo dan Semeru melalui wilayah Malang masih menjadi jalur favorit wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. “Wisata Malang itu lengkap. Pantai ada, gunung ada. Potensi ini harus didorong menjadi kekuatan ekonomi baru yang dikelola profesional,” tegasnya.
Ia menilai, letak Kabupaten Malang yang mengelilingi Kota Malang menjadi keuntungan tersendiri. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan sekitar 80 perguruan tinggi dan lebih dari 350.000 mahasiswa. Keberadaan mahasiswa dan kampus tersebut, menurut Puguh, memiliki dampak langsung terhadap pengembangan sektor wisata, ekonomi kreatif, dan industri lokal.
Tidak hanya itu, keberadaan Bandara Abdulrachman Saleh yang berada di wilayah Kabupaten Malang turut memperkuat aksesibilitas dan konektivitas berbagai sektor. Selain sektor wisata, Puguh juga mengingatkan pentingnya mempertahankan dan mengembangkan potensi pertanian dan perkebunan. Kabupaten Malang memiliki lahan sawah dan perkebunan yang luas, terutama di wilayah Malang Selatan dan Malang Timur.
Produk legendaris seperti kopi Dampit menjadi contoh keberhasilan potensi lokal yang pernah mendunia dan harus kembali didorong melalui inovasi dan pendampingan pemerintah. “Potensi agrikultur ini adalah kekuatan besar Kabupaten Malang. Jangan sampai tergerus oleh alih fungsi lahan tanpa arah yang jelas,” pungkasnya.
