JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang terus mematangkan langkah-langkah peningkatan keselamatan transportasi publik melalui penguatan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) pada seluruh operator angkutan umum.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang kembali menggencarkan pendampingan teknis, termasuk penyusunan dokumen SMK yang menjadi syarat utama dalam pemenuhan standar pelayanan minimal hingga perizinan operasional.
Baca Juga : Wabup Malang Dorong Mahasiswa Berkontribusi pada Inovasi Peternakan, Dukung Program Sapi Merah Putih
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa penerapan SMK bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas dan keselamatan angkutan umum yang setiap hari digunakan masyarakat.
Ia menuturkan bahwa edukasi kepada para sopir serta manajemen perusahaan angkutan harus terus dilakukan mengingat mobilitas masyarakat cenderung meningkat dalam berbagai periode, terutama masa libur panjang.
“Tanpa sistem keselamatan yang jelas, operasional angkutan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Melalui dokumen SMK, sopir dan operator paham cara mengemudi yang benar, kelengkapan kendaraan yang harus dipenuhi, hingga konsekuensi hukum ketika terjadi pelanggaran,” ujarnya.
Wahyu menilai, pendampingan terhadap perusahaan angkutan selama ini telah menunjukkan hasil positif. Tren penurunan angka kecelakaan, termasuk laporan terbaru terkait zero korban meninggal.
Hal itu sekaligus menjadi indikator bahwa pelaku usaha transportasi mulai menerapkan aspek keselamatan secara lebih disiplin. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut perlu dijaga dengan konsistensi.
“Kadang kala mereka lupa atau abai karena merasa sudah biasa beroperasi. Karena itulah sosialisasi dan pengingat harus dilakukan berulang. Ini bagian dari memastikan mereka memahami tanggung jawabnya kepada penumpang maupun pengguna jalan lain,” katanya.
Baca Juga : Ekowisata Boonpring Mendunia, Delegasi Curtin University Berkunjung usai Akses Sadewa Desa
Dishub Kota Malang menekankan bahwa SMK juga berkaitan erat dengan integrasi layanan transportasi yang lebih modern dan profesional. Dengan standar keselamatan yang lebih rapi.
Baik dari sisi armada yang layak, serta sopir yang terlatih, pemerintah daerah berharap kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum dapat meningkat dan berkontribusi pada pengurangan kepadatan lalu lintas.
Melalui penguatan SMK, Pemkot Malang menargetkan terciptanya ekosistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Pendampingan dan evaluasi akan terus dilakukan secara bertahap agar seluruh operator angkutan umum dapat memenuhi standar yang sama dan memberikan layanan terbaik bagi warga Kota Malang.
