JATIMTIMES - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). Dalam operasi senyap tersebut, penyidik mengamankan total 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, dari belasan orang yang diamankan, sembilan di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Baca Juga : Umi Laila Resmi Menikah dengan Gus Anas Hidayatulloh, Ini Profil Lengkap Sang Suami
“Selanjutnya sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun (Maidi),” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (19/1/2026).
Dalam OTT tersebut, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. “Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” pungkas Budi.
OTT ini sontak menyeret nama Maidi ke sorotan publik. Banyak warganet yang mencaritahu sosok Wali Kota Madiun periode 2025–2030 itu.
Mengutip laman resmi Pemerintah Kota Madiun, Maidi lahir pada 12 Mei 1961. Ia dikenal memiliki rekam jejak panjang di lingkungan birokrasi sebelum akhirnya terjun ke dunia politik praktis. Karier Maidi bermula di bidang pendidikan. Ia mengawali pengabdiannya sebagai guru geografi di SMAN 1 Madiun pada 1989 dan menjalani profesi tersebut hingga 2002.
Pada tahun yang sama, Maidi dipercaya menjadi Kepala SMAN 2 Madiun. Tak lama berselang, tepatnya 7 Juli 2002, ia diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Kariernya di birokrasi terus menanjak. Setahun kemudian, pada 7 Juli 2003, Maidi ditunjuk sebagai penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Pengalaman tersebut mengantarkannya ke sejumlah jabatan strategis lain di pemerintahan daerah.
Pada 6 Desember 2005, Maidi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. Setahun setelahnya, ia kembali dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Puncak karier birokrasi Maidi terjadi pada 2009, saat ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun. Jabatan tersebut diembannya selama hampir satu dekade, hingga Februari 2018.
Baca Juga : Profil Piche Kota, Kontestan Indonesian Idol 2025 yang Terseret Kasus Dugaan Pemerkosaan
Usai pensiun, Maidi melangkah ke arena politik. Ia tercatat sebagai politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dari sisi pendidikan, Maidi menyandang gelar Dr Drs H Maidi, SH, MM, MPd.
Maidi pertama kali terpilih sebagai Wali Kota Madiun untuk periode 2019–2024. Kepercayaan publik kembali ia raih dalam Pilkada serentak November 2024. Dalam kontestasi tersebut, Maidi maju berpasangan dengan Bagus Panuntun. Pasangan ini keluar sebagai pemenang dengan raihan 65.583 suara atau sekitar 56 persen dari total suara sah.
Mereka unggul atas pasangan Bonie Laksmana–Bagus Rizki yang memperoleh 45.923 suara (39,2 persen) serta pasangan Inda Raya–Aldi dengan 5.522 suara (4,7 persen).
Kemenangan Maidi-Panuntun diraih di seluruh tiga kecamatan di Kota Madiun. Pasangan ini didukung oleh 11 partai politik, di antaranya Gerindra, PSI, NasDem, Demokrat, PKB, PKS, PAN, PPP, PBB, Gelora, dan Partai Prima.
Setelah ditetapkan sebagai pemenang, Maidi resmi dilantik sebagai Wali Kota Madiun periode 2025–2030 bersama Wakil Wali Kota Bagus Panuntun. Prosesi pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan menandai dimulainya periode kedua kepemimpinan Maidi di Kota Madiun.
Namun, belum genap setahun menjabat di periode keduanya, Maidi kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah namanya terseret dalam OTT KPK yang diduga berkaitan dengan fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun.
