DPRD Beri Catatan Kritis, Minta Program Pendidikan di Kota Malang Berkelanjutan dan Transparan

JATIMTIMES - DPRD Kota Malang memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kota Malang terkait pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya di sektor pendidikan. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Malang Suryadi, yang menekankan pentingnya perencanaan matang dan keberlanjutan kebijakan.

Menurut Suryadi, setiap program yang dijalankan pemerintah daerah harus dirancang secara komprehensif, tidak hanya berorientasi pada target jangka pendek. Ia menilai, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci agar program dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.

Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025

Selain itu, transparansi kepada publik serta pelibatan masyarakat dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya dipahami, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

“Program publik harus jelas arah dan keberlanjutannya. Terutama pendidikan, ini bukan program jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia,” ujar Suryadi.

Terkait program Sekolah Rakyat, Suryadi mengingatkan adanya potensi dampak jika program tersebut tidak dilanjutkan. Ia menyebut, kondisi itu bisa memengaruhi ekspektasi masyarakat, khususnya mereka yang berharap memperoleh akses pendidikan alternatif.

Sedangkat saat ini, program Sekolah Rakyat telah berlangsung sejak tahun 2025 lalu. Sejauh ini sekolah rakyat berjalan dengan memanfaatkan bangunan yang dulunya dioperasikan untuk Politeknik Kota Malang (Poltekom). 

Informasi didapat JatimTIMES, untuk menyelaraskan program tersebut agar dapat dilaksanakan di Kota Malang, Pemkot Malang telah menyiapkan lahan yang lebih representatif sebagai Sekolah Rakyat. 

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Malang untuk segera menyiapkan solusi atau program pengganti yang tetap menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Meski demikian, Suryadi menegaskan bahwa DPRD tidak serta-merta menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketidaksiapan pemerintah daerah. Ia meminta agar persoalan ini dilihat secara objektif, mengingat dalam implementasi kebijakan kerap muncul berbagai dinamika, mulai dari aspek regulasi, kesiapan anggaran, hingga penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat.

Baca Juga : 8 Prodi UM Sepi Peminat di SNBT 2026, Peluang Lolos Lebih Besar

Dalam kesempatan yang sama, Suryadi juga menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung Wali Kota Malang dan pemerintah pusat dalam setiap kebijakan yang diambil. Ia meyakini, setiap keputusan telah melalui proses kajian yang matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan manfaat.

“Kami percaya kebijakan pemerintah tidak diambil secara gegabah, tetapi melalui perencanaan yang komprehensif. Kami tetap mendukung, sembari menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif,” tegasnya.

Dirinya pun memastikan DPRD Kota Malang akan terus mengawal setiap kebijakan agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Malang. Yang terpenting, setiap kebijakan benar-benar hadir sebagai solusi dan membawa dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.