JATIMTIMES – Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sepanjang tahun anggaran 2025 menunjukkan kinerja fiskal yang sehat dan akuntabel. Hal ini ditegaskan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ketika menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 pada Sidang Paripurna DPRD Jatim, Senin (30/3/2026).
Merujuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) unaudited per 31 Desember 2025, Pemprov Jatim sukses membukukan Pendapatan Daerah sebesar Rp29,88 triliun, atau mencapai 104,65 persen dari target yang ditetapkan.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
Kemandirian fiskal ini didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyumbang Rp18,44 triliun atau 107,83 persen dari target. Sektor Pajak Daerah menyumbang Rp13,56 triliun, sementara Retribusi Daerah mencatatkan lonjakan luar biasa hingga 117,28 persen.
Capaian ini menunjukkan bahwa PAD berkontribusi signifikan sebesar 61,71 persen terhadap total pendapatan daerah. "Realisasi pendapatan yang melampaui target hingga 104,65 persen ini mencerminkan tingginya produktivitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan," jelasnya.
"Dengan postur fiskal yang sehat, kita mampu menjalankan serapan belanja daerah mencapai 93,82 persen atau senilai Rp31,20 triliun untuk program-program prioritas rakyat," lanjut Khofifah Indar Parawansa.
Ia menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan didorong oleh digitalisasi sistem perpajakan daerah melalui inovasi e-Samsat yang kini menjangkau hingga tingkat desa.
Transformasi digital ini terbukti mampu meminimalisir kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi arus kas daerah secara real-time. Di sisi belanja, serapan sebesar 93,82 persen diarahkan secara efektif untuk layanan dasar dan infrastruktur strategis.
Baca Juga : Sembilan Pajak Melejit di Kota Malang, Angkanya Tembus Ratusan Persen di Awal Tahun
Lebih lanjut, alokasi anggaran 2025 juga difokuskan pada pembiayaan proyek strategis nasional (PSN) yang melintasi Jawa Timur, termasuk pengembangan kawasan industri dan konektivitas pelabuhan. Khofifah menekankan bahwa pengeluaran pemerintah bertindak sebagai stimulan bagi investasi swasta, yang pada akhirnya memperluas basis pajak daerah di masa depan.
Ia juga memastikan bahwa sisa anggaran tetap dikelola dengan prinsip kehati-hatian. "Sisa anggaran atau SiLPA yang ada merupakan hasil dari efisiensi manajemen lelang yang kompetitif dan penghematan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Postur APBD kita tetap terjaga pada level yang sangat aman sesuai regulasi keuangan negara," tutup Khofifah.
