JATIMTIMES -- Lembaga kajian hukum dan politik Participation, Action and Research (PAR) Alternatif Indonesia menegaskan pentingnya proses kebijakan publik yang disusun secara terukur, rasional dan berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif PAR Alternatif Indonesia Andi Saputra dalam forum Gus Bupati Menjawab yang ditayangkan secara langsung melalui akun Youtube Wadul Guse, Minggu (26/4/2026) malam.
Baca Juga : Soft Living Tanpa Tekanan: Mulai dari Mengurangi 5 Kebiasaan Kecil yang Diam-diam Menguras Energi
Dalam forum tersebut, Andi menekankan bahwa kebijakan publik tidak boleh lahir hanya dari intuisi politik, tekanan kelompok tertentu ataupun keputusan sesaat.
Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus ditopang oleh riset yang kuat, data yang valid serta analisis yang objektif.
“Kebijakan publik harus dikelola dengan baik. Bersandar pada riset dan data. Harus evidence-based,” ujar Andi.
Dia menjelaskan, pendekatan berbasis bukti menjadi kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas persoalan daerah, terutama pendidikan dan tata kelola birokrasi.
Tanpa dukungan data yang akurat, lanjut Andi, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan justru memboroskan anggaran.
Menurut Andi, pemerintah daerah perlu membangun budaya kerja yang menjadikan data sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.
Dia mencontohkan, banyak kebijakan publik dari level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tidak bertumpu pada kebutuhan masyarakat yang dapat diuji dengan data riset atau pendekatan berbasis bukti.
"Kita bisa lihat kebijakan dari presiden hingga kepala daerah itu sering misleading (baca: menyesatkan) ketika kebijakannya dikritik publik. Dan publik tidak memperoleh alasan yang jelas di balik kebijakan-kebijakan itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi menilai penggunaan riset dalam pemerintahan juga penting untuk memastikan akuntabilitas publik. Dengan indikator yang jelas dan data yang terbuka, masyarakat dapat menilai sejauh mana kebijakan memberi manfaat nyata.
Dia juga mendorong pemerintah untuk melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas masyarakat sipil, dan kelompok profesional dalam proses penyusunan kebijakan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pemerintah memperoleh perspektif yang luas sekaligus masukan berbasis keilmuan.
Baca Juga : Warga Sekitar RSUD dr Iskak Tulungagung Protes IPAL, Begini Ceritanya
“Daerah memiliki banyak sumber daya intelektual yang mumpuni. Itu harus dirangkul,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Andi berharap Jember dapat menjadi contoh daerah yang mengedepankan kebijakan modern, adaptif, dan berbasis bukti.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan metode kerja yang ilmiah dan terukur.
Menanggapi hal itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan di masa kepemimpinannya telah berpijak pada data dan riset yang jelas.
"Kita punya acuan angka yang disepakati bersama dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibantu juga dari Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter kita," tanggapnya.
Untuk diketahui, Forum Gus Bupati Menjawab sendiri menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai berbagai isu strategis di Kabupaten Jember.
Kehadiran PAR Alternatif Indonesia dalam forum itu menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal kualitas tata kelola pemerintahan. (*)
